GREEN
FORCE SEBAGAI ORGANISASI GERAKAN SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN POLITIK:
Studi
Tentang Gerakan Sosial Dan Pembangunan Politik
Dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Politik
Disusun oleh:
Kelompok 1
Amsal Armando
Desiati Saputri
Dwi Putri Fauziah
Muh. Rohmadi
Siti Sutianah Dewi
Yudi Rianto
PENDIDIKAN
SOSIOLOGI NON REGULER
JURUSAN
SOSIOLOGI
FAKULTAAS ILMU
SOSIAL
UNIVERITAS
NEGERI JAKARTA
2012
PENGANTAR DAN
PERMASALAHAN
Pada dasarnya
masyarakat bersifat dinamis selalu bergerak berubah mengikuti perkembangan,
dengan perubahan itu masyarakat menginginkan suatu perubahan ke arah yang lebih
baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Perubahan tersebut di
tandai dengan adanya pergerakan yang di tandai dengan pergeseran dari satu
titik ke titik tang lain. Faktor pendorong pergerakan ini dapat disebabkan
beberapa faktor seperti ketidakpuasan terhadap apa yang telah didapat maupun
merasa tertindas atas perlakuan sistem yang tidak sesuai dengan yang
diharapkan. Sistem disini dibuat oleh segelincir orang minoritas yang secara
kuantitatif lebih sedikit dari pada kaum mayoritas seperti rakyat, sistem ini
dibungkus untuk mementigkan kepentingan orang banyak yang berdasarkan UUD namun
kenyataannya pihak yang diuntungkan hanyalah orang-orang tertentu.
Hukum yang ada
di indonesia belum berjalan sebagaimana mestinya. Hukum di indonesia masih
dapat di beli, siapa yang memilki uang dapat membeli hukum disini dapat
diketahui banyak sekali elit politik yang terdakwa sebagai pidana korupsi namun
dalam menindak lanjutinya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku seperti elit
politik yang korupsi mengambil uang rakyat bernominal sangat besar namun di
kenai denda yang sangat minim tidak sesuai dengan uang yang dia ambil dan
dihukum beberapa saat saja, hal ini berbeda dengan ada seseorang yang melakukan
hal yang sepele namun dikenakan hukuman yang sangat berat dapat dikatakan hukum
di indonesia semakin tajam ke bawah semakin tumpul ke atas. Keadaan demikian
lama-lama membuat muak dan habisnya kesabaran rakyat sehingga timbulnya gerakan
sosial yang menuntut keadilan yang sama dimata hukum tidak ada perbedaan antara
perlakuan yang dapat merugikan segelincir orang maupun banyak orang semuanya
harus dilakukan didepan hukum.
Pemuda adalah
kata yang tidak asing lagi di telinga kita, pemuda di sini adalah sosok yang
mempunyai semangat tinggi berapi-api, seperti yang di katakan oleh bung karno
“berikan saya 10 pemuda maka saya akan guncangkan dunia berbeda dengan dia
melihat orang tua dia hanya melihat kuburan saja yang terdampar luas” hal ini
dapat di ketahui peran pemuda disini sangat besar dalam mengisi kemerdekaan
indonesia seperti tumbangnya orde baru oleh mahasiswa yang berkumpul dan
mempunyai tujuan yang saman, banyak sekali gerakan-gerakan mahasiswa seperti
gerakan intra kampus maupun ekstra kampus, dari intra kampus sendiri ada Bem,
Green Force dan gerakan ekstra kampus seperti HMI. Adapun tujuannya sama yaitu
memajuakan bangsa dan negara walaupun terbentuk dari latar belakang yang
berbeda.
TEORI DAN
ANALISIS
Gerakan sosial
Gerakan sosial
umumnya didefinisikan sebagai gerakan bersama sekelompok orang atau masyarakat
yang terorganisasi tetapi informal bersifat lintas kelompok untuk menentang
atau mendesakan perubahan[1].
Green Force adalah sebuah gerakan sosial yang berada dibawah naungan BEM UNJ
yang dibentuk pada tahun 2006 setelah sebelumnya bernama Harimau Hijau.
Menurut Gurnadi Ridwan (21) selaku
komandan Green Force 2011, Green Force
merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial politik yang bertujuan
untuk membentuk kader militan yang peduli terhadap keadaan sosial politik, juga
sebagai badan kontrol sosial terhadap dinamika sosial politik serta membentuk
komunitas pembangunan.
Sejauh ini
gerakan-gerakan sosial yang sudah dilakukan oleh Green Force menyangkut
berbagai macam bidang. Diantaranya, pendidikan kader, pendidikan politik untuk
civitas akademik lain, mengawasi proses pemilihan umum, mengadakan baki-bakti
sosial seperti desa binaan, dan juga melakukan aksi demonstrasi baik lokal, nasional,
maupun internal universitas.
Gerakan-gerakan
yang telah dilakukan Green Force memiliki beberapa faktor penyebab. Seperti
yang dikemukakan oleh Komarudin Sahid dalam bukunya yang berjudul “Memahami
Sosiologi Politik”. Gerakan sosial itu disebabkan oleh dua pendekatan[2]
yaitu pendekatan mobilisasi sumber daya. Pada pendekatan ini gerakan sosial
cenderung dilakukan karena adanya penderitaan deprivasi yaitu kehilangan peluang
untuk memenuhi kebutuhan pokoknya di bidang ekonomi seperti pangan, sandang, dan
papan. Faktor penyebab Kedua adalah adanya
pendekatan konflik. Jadi maksudnya gerakan sosial itu dilakukan karena
adanya kesadaran sosial masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang tidak
sesuai dengan masyarakat seperti aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan Green
Force.
Berdasarkan kriteria
tipe perubahan yang dikehendaki menurut David Aberle, gerakan-gerakan yang
dilakukan Green Force dapat diklasifikasikan sebagai Reformative Movement yaitu yang hendak diubah bukan perseorangan
melainkan masyarakat, namun ruang lingkup yang hendak diubah hanya segi-segi
tertentu. Sebagai contoh, Green Force melakukan gerakan pencerdasan politik. Seperti
yang dikatakan oleh mantan komandan Green Force yaitu Trezadigjaya (22thn) pada
23 April 2012:
“peran-peran
vertikal Green Force sendiri sebagai penyalur hasrat dan sosial kontrol
mahasiswa dengan demonstrasikah, dengan diskusi politikkah, dan sebagainya.
Peran selanjutnya membangun masyarakat yang memiliki kesadaran politik….”
Sedangkan Kornblum membuat klasifikasi gerakan
sosial berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Atas dasar kriteria ini, gerakan
Green Force dapat dimasukan sebagai gerakan
reformis, yaitu gerakan yang hanya bertujuan mengubah sebagian institusi
dan nilai. Jadi gerakan-gerakan sosial
ini bukan untuk mengubah seluruh tatanan sosial ataupun untuk mempertahankan nilai dan institusi yang
ada.
Menurut
Diani (2000) dalam Komarudin Sahid, “memahami
sosiologi politik” menekankan pentingnya empat unsur utama dalam gerakan sosial[3].
Pertama, jaringan yang kuat tetapi
interaksinya bersifat informal atau tidak terstruktur. Dalam Green Force adanya
ikatan ide dan komitmen bersama diantara anggota green force meskipun mereka
beda divisi. Kedua, ada sharing keyakinan dan solidaritas
diantara mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Rasyid (20)
“Kita sering
ngadain kajian buat pencerdasan biar kita tau kondisi birokrat saat ini atau ga
ketinggalan isu..”
Pencerdasan
ataupun kajian yang dilakukan oleh Green Force ini juga bertujuan untuk
menguatkan solidaritas serta idealisme mereka. Ketiga, ada aksi bersama dengan membawa isu yang bersifat
konfliktual, ini berkaitan dengan penentangan atau desakan terhadap perubahan
tertentu. Misalnya seperti aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM
beberapa waktu lalu. Keempat, aksi
tuntutan itu bersifat kontinu, tetapi tidak terinstitusi dan mengikuti prosedur
rutin, seperti dikenal dalam organisasi atau agama. Contohnya gerakan desa
binaan Green Force, mereka melakukan kegiatan tersebut secara berkesinambungan.
Gerakan Sosial
dalam Perspektif Sosiologi
Menurut Mansour
Fakih (1996), pespektif gerakan sosial memiliki tiga pendekatan yaitu[4].
Pertama, pendekatan yang melihat
gerakan sosial sebagai masalah, atau penyakit kemasyarakatan. Pendekatan ini
dikenal dalam teori sosiologi sebagai pendekatan fungsionalis struktural.
Fungsionalis melihat masyarakat dan pranata sosial sebagai sistem dimana
seluruh bagian saling bergantung satu sama lain dan bekerjasama guna
menciptakan keseimbangan. Oleh karena itu, gerakan sosial dalam perspektif
struktur fungsionalisme cenderung dilihat sebagai disfungsi, yakni aktivitas
yang menimbulkan konflik dan mengganggu keseimbangan. Dalam hal ini gerakan
yang dilakukan oleh Green Force seperti aksi demonstrasi menolak kenaikkan BBM.
Disfungsi dan konflik yang terjadi disini apabila pemerintah tidak mendengar
aksi demonstrasi mereka maka yang terjadi adalah tindakan anarkis yang
menyebabkan konflik.
Kedua, pendekatan ini melihat gerakan sosial
dari dinamika internal masyarakat atau sebagai saran konstruktif bagi perubahan
sosial. Peran Green Force dalam hal ini adalah dengan melakukan kegiatan sosial
seperti pembinaan di suatu desa. Ketiga, interaksionisme
simbolis melihat aspek budaya dan pertukaran symbol sebagai bagian yang
menyemangati perjuangan. Dalam perspektif ini gerakan sosial dipandang sebagai
bentuk pertukaran symbol atau makna yang berlangsung terus menerus. Misalnya
saja saat Green Force melakukan demonstrasi, spanduk-spanduk dan segala bentuk
panji digunakan sebagai simbol atas makna aksi yang mereka jalankan.
Pembangunan
Politik Demokrasi
Demokrasi di Indonesia saat ini hanyalah sebuah
label. Namun pada kenyataannya, praktek demokrasi di Indonesia tidak bersifat
demokratis. Karena orang-orang yang
memiliki kekuasaan itu jumlahnya minoritas, dibandingkan oleh orang-orang yang
tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Tetapi, minoritas itu mampu menguasai
pihak yang mayoritas. Penyelewengan terhadap praktik demokrasi di Indonesia
salah satunya ditandai dengan ketidakbebasan individu dalam mendapatkan hak
ataupun kewajiban politiknya. Penyelewengan terhadap nilai-nilai deokrasi ini
pada akhirnya berujung membuat asyarakat
tidak sejahtera. Untuk itu, saat ini banyak pihak di berbagai Negara
yang menggencarkan demokratisasi.
Arti demokratisasi adalah dimana suatu proses menuju
suatu demokrasi terdiri atas dua fase, yaitu transisi dan konsolidasi[5].
Transisi meliputi peralihan dari bentuk pemerintahan non-demokrasi ke
demokrasi, sedangkan konsilidasi adalah penguatan demokrasi pasca transisi hingga
menjadi budaya masyarakat. Dengan keadaan demokrasi Indonesia seperti saat ini,
demokratisasi dengan fase konsolidasi nampaknya perlu benar-benar diperhatikan.
Untuk itu, Green Force sebagai organisasi yang peduli terhadap keadaan sosial
politik Indonesia juga mengusung
pembangunan demokrasi. Salah satu perannya adalah dengan melaksanakan apa yang
menjadi salah satu tujuan mereka. Seperti yang dituturkan oleh Eka Chandra
(21):
“Green Force
sangat berperan penting tehadap pembangunan politik, karena sebagai lembaga
agen of change, serta sebagai kontrol sosial mahasiswa terhadap perencanaan
pemerintah yang tidak sesuai dengan masyarakat”
Peranan green
force dalam pembangunan politik yang telah dilakukan adalah dengan
ikut mengawasi kegiatan pemilihan umum di DKI Jakarta. Pengawasan ini dilakukan
agar tidak ada kecurangan ataupun hal yang berada di luar aturan kegiatan
pemilihan umum dan pemilihan umum berjalan dengan efektif.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar